PP KAMMI : 1 Dekade Jokowi, Stagnasi Ekonomi hingga Regresi Demokrasi

JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), menggelar diskusi publik dengan tema, “Satu Dekade Jokowi Berkuasa: Dari Stagnasi Ekonomi Hingga Regresi Demokrasi”. PP KAMMI menyoroti jelang berakhirnya periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang hampir 10 tahun duduk dipuncak kekuasaan, namun dalam kurun waktu tersebut turunnya indeks demokrasi, stagnasi pertumbuhan ekonomi hingga carut marutnya penegakan hukum.

“Dalam konteks demokrasi, era Jokowi indeks demokrasi kita turun. Disnasti politik Jokowi yang membajak demokrasi kita. Dalam bidang ekonomi, Jokowi janjikan pertumbuhan ekonomi 7% faktanya stagnan di 5%. Juga IKN yang terkesan dipaksankan di tengah sulitnya perekonomian, Selain itu carut marutnya penegakan hukum salah satunya dengan revisi UU KPK dan Omnibus Law. Hutang BUMN yang terus meningkat juga menggambarkan buruknya tata kelola birokrasi." ujar Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua Umum PP KAMMI, Rabu, (7/8) melalui Zoom Meeting

Salah satu Narasumber, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid megatakan fenomena populisme sebagai ancaman yang dapat merusak demokrasi. Menurutnya fenomena populisme membuat orang lebih melihat figure personal, mengandalkan kharisma, dan semakin melupakan sistem faktor struktural.
 
“Karena kepopulisan Jokowi sehingga menurunkan kualitas kebijakan di Indonesia yang tidak lagi di lihat dari sistem dan kelembagaan yang bekerja namun justru sosok figure yang dilihat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Narasumber bidang ekonomi, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono, mengatakan Jokowi gagal menepati janji pertumbuhan ekonomi 7% padahal sepanjang era SBY rata-rata pertumbuhan ekonomi mendekati 6%. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh SBY, seharusnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% bahkan lebih.

“Dapat dikatakan Jokowi gagal dalam kebijakan ekonomi. Menyebabkan Indonesia terjebak dalam situasi middle income trap. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kemiskinan Indonesia terus turun, namun kelas menengah yang dekat atau rentan menjadi ke miskin justru semakin meningkat." Jelas Yusuf

Dalam diskusi Publik ini, Novi Sismita Ketua Jaringan Advokat KAMMI ikut menambahkan pandangan terhadap persoalan hukum yang terjadi era Jokowi. Di antaranya UU Cipta Kerja, pelemahan KPK melalui revisi UU KPK serta banyaknya konflik agrarian menambah kelam wajah demokrasi Indonesia era Jokowi.

“Kita saksikan banyak konflik agraria yang terjadi dan kegagalan Presiden Jokowi dalam penegakan Hukum dan HAM merupakan bukti kemunduran demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Arsandi Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, menyebutkan Presiden Jokowi sebagai _Man of Contradiction._ Menurutnya, Presiden Jokowi unik dan penuh dengan kontradiksi. Bertindak tanpa visi yang jelas namun kebijakannya populis dan penuh pencitraan. 

“Dicitrakan sebagai sosok sederhana tanpa adanya hasrat politik dan mengaku bukan bagian dari elit politik, nyatanya kini berhasil membangun dinasti politiknya sendiri. Terkesan humanis tapi tindakannya otoriter terlihat dari proyek mercusuar PSN, gencarnya pembangunan infrastruktur harus kita bayar mahal dengan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan,” terangnya.

Diakhir diskusi, Arsandi juga Menutup bahwa turunnya angka kemiskinan tidak signifikan selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Karena keliru menempatkan bansos sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan yang akhirnya hanya menjadi alat pencitraan Jokowi.