Keluhan Kabel Semrawut Sampai Tiang Listrik Halangi Jalan Belum Terselesaikan

BEKASI - Kabel semrawut di setiap jalan yang melintas di udara belum teratasi. Bahkan tiang listrik dan sebagainya juga masih jadi keluhan warga di Kota Bekasi. Salah seorang warga Kota Bekasi, Pandu Aprianus Dewanata yang juga pemerhati lingkungan mengatakan bahwa keluhan semua warga tentang hal tersebut belum terselesaikan. Menurut Pandu, yang dinamakan pembenahan infrastruktur sudah seharusnya setiap gangguan atau pemandangan tak sedap di jalan juga jadi fokus pihak terkait. "Kabel internet dan kabel listrik itu bisa bahaya. Seperti pernah kejadian terbakarnya kabel listrik menjulang ke jalan dengan api menyala, jelas membahayakan pengguna jalan," terang Pandu kepada tapost.id, Rabu (11/4/2023). Hal ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber daya air Kota Bekasi, yang diakui Kabid Bina Marga, Idi sutanto, sudah dilakukan sejumlah upaya dalam penanganan hal tersebut. Menurut idi, kabel utilitas internet jadi masalah semua daerah, dan itu diakuinya tak bisa dihindari, dan diakui juga investasi butuh biaya besar untuk merubah kabel udara menjadi kabel tanam. Seperti dijelaskan Idi, polemik di wilayah Margahayu, Bekasi Timur. Yang sempat jadi perseteruan antara vendor internet dengan warga saat pemasangan kabel baru. "Kalau di Margahayu persetujuan pengurus RT RW diperlukan. Dan jika melarang secara resmi belum bisa dilakukan pemerintah," ungkapnya. Dijelaskan, untuk perumahan baru sudah dijalankan untuk kabel tanam. Namun untuk perubahan seluruh kabelbinternet di Kota Bekasi butuh mengeluarkan biaya kisaran capai Rp1 triliun untuk menyediakan kabel tanam, karena memang tanggung jawab pemerintah. "Kalaupun untuk merapihkan agar semua menjadi kabel tanam, pemerintah membuka peluang bagi investor untuk menyediakan pekerjaan itu," kata. Mengenaibtisng listrik yang belum dipindahkan, diakuinya bahwa dinas terkait sudah sering melakukan koordinasi dengan pihak Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) persero. "Setiap ada pembangunan pelebaran jalan dan pembuatan saluran, kordinasi kerap dilakukan kepada PT. PLN persero, namun belum ada respon memuaskan. Untuk administratif PT PLN persero, secara umum berkantor di Jawa Barat, namun induk PLN tiap kecamatan di kota Bekasi berbeda administratifnya. Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, dan Pondok Gede sebagian milik adminstrasi DKI Jakarta, sebagian besar lainnya milik Jawa Barat. "Perlahan kita upayakan perdoalan kabel semrawut dan tiang tiang yang belum dipindahkan. Namun memang butuh waktu dan biaya besar," pungkasnya. (red)