BEKASI - Pendidikan di Indonesia masih jadi pertanyaan dan perbincangan hangat. Mulai dari Kurikulum sampai dengan biaya yang tak terduga.
Khusus di Kota Bekasi juga terlihat ramainya polemik antara sekolah negeri dan swasta yang jadi sorotan berkepanjangan. Bahkan tak terhindarkan para pengajar yang tergabung pada organisasi kerap melakukan aksi demo dan bersuara di media.
Dalam hal ini Novel Saleh Hilabi selaku Kader Partai Golkar angkat suara dalam sorotannya tentang pendidikan di Kota Bekasi, Rabu (15/5/2024).
Menurut Nofel, pendidikan masih saja jadi persoalan, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Biaya dan zonasi terbentur dalam aturan yang menurutnya bisa dipecahkan.
"Darurat kota bekasi adalah butuh pemimpin yang serius dan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi soal pendidikan," ungkap Nofel kepada mataempat.com.
Dikatakan, biaya pendidikan bukan hanya bisa tersalurkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tapi bisa dari Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan.
Karna smabung Nofel, dirinya sering mendengar adanya benturan biaya pada pendidikan. Maka dipastikannya tidak ada lagi isu beredar tidak mampu bayar untuk sekolah.
"Saya bisa buktikan pendidikan biaa gratis. Pihak ketiga saling suport dan pemerintah juga suport," imbuhnya.
Diketahui, dengan adanya kerjasama perusahaan swasta yang memberikan program tanggung jawab sosial (CSR), pendidikan bisa menemukan jalan keluar.
Dan tentu bisa emberikan Kesempatan yang sama, meningkatkan Kualitas tenaga Kerja, membangun reputasi positif, dan menciptakan kemitraan yang Kuat.
Seperti diketahui, Nofel Saleh Hilabi yang telah mengambil formulir lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi terlihat serius maju dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Bekasi.
Seperti beberapa tanggapan masyarakat beberapa hari ini bahwa pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani sebuah persoalan, dinilai beberapa kasus hanya sekedar seremoni.
"Kota bekasi harus dipimpin oleh seseorang pada jam terbang yang bagus, jangan cuma jago kandang," ungkapnya tegas.
"Pemimpin daerah harus memiliki jaringan lintas daerah sampai tingkat pusat. Agar ada perubahan kelak," pungkasnya.