Advertorial - 27 Nov 20, 13:13 Wib
BEKASI - Polemik Bangunan Liar (Bangli) pedagang kaki lima (PKL) yang terjadi di Perumahan Duta Indah, RW 15 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi berujung ancaman warga setempat akan mogok bayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
Selain menagih janji Pemimpin Daerah setempat akan membongkar Bangli tersebut. Pembongkaran Bangli didukung 1000 warga yang tertuang pada petisi tandatangan warga RW 15, Jatimakmur itu bertujuan untuk meninggikan tanggul kali guna menanggulangi banjir.
Seperti dikatakan Ketua RW setempat, Taufik Kurniawan, menindaklanjuti permasalahan Bangli dipinggir kali sudah ada kesepakatan dengan tokoh masyarakat setempat dan pengelola PKL pada pertemuan Jumat (2/4/2021) pekan lalu secara persuasif dengan dihadiri anggota DPRD.
"Kita sudah sepakat melalui musyawarah pembongkaran akan ditindaklanjuti setelah Lebaran Idul Fitri, untuk relokasi tetap akan kita pikirkan," ungkap Taufik, Minggu (4/4/2021).
Menurutnya juga, selain menanggulangi banjir pembongkaran Bangli tersebut juga mengurangi kemacetan yang dialami warga setempat. Seperti diketahui lebar jalan termakan sekitar dua meter oleh Bangli PKL dari total lebar jalan lima meter.
Terkait pemberitaan sebelumnya, Taufik tidak pernah menyarankan warga untuk mogok pajak. "Untuk bayar pajak tetap saya selaku RW akan menagih PBB kepada warga, karena tidak ada hubungannya," ujarnya seraya mengatakan, mogok pajak itu adalah spontanitas suara warga, sebagai RW saya tetap menganjurkan bayar pajak.
"Jadi mogok pajak itu hanya spontan warga saja bang, kita tetap akan taat pajak. Namun kita harap pemerintah memaklumi persoalan yang dirasakan warga setempat,"imbuhnya.
Sementara, Lurah Jatimakmur, Atmanto mengaku ikut mendukung pembongkaran Bangli di wilayah tersebut. Namun menurut Dia pembongkaran harus ada keadilan disemua pihak.
"Jika memang PKL mau dibongkar saya medukung demi kepentingan bersama. Namun harap dipikirkan relokasi PKL," papar Atmanto.
Dengan adanya keinginan warga membongkar habis PKL yang menurut warga menyebabkan banjir dan kemacetan, Atmanto mendukung demi kepentingan bersama.
Kendati begitu harus dipikirkan juga relokasi PKL dan seperti keinginan RT setempat, Sukowati bongkar semua supaya adil termasuk kios yang berada di pinggir kali juga. "Intinya setiap permasalahan pasti ada solusi. Kita selesaikan bersama dalam musyawarah," kata.
"Untuk kepentingan bersama lurah mendukung atas dasar keadilan. Artinya kalau PKL dibongkar kios juga harus dibongkar," paparnya menirukan suara PKL setempat dan pengelolanya.
ADVERTISEMENT
Terkait pemberitaan sebelumnya, Taufik tidak pernah menyarankan warga untuk mogok pajak. "Untuk bayar pajak tetap saya selaku RW akan menagih PBB kepada warga, karena tidak ada hubungannya," ujarnya seraya mengatakan, mogok pajak itu adalah spontanitas suara warga, sebagai RW saya tetap menganjurkan bayar pajak.
"Jadi mogok pajak itu hanya spontan warga saja bang, kita tetap akan taat pajak. Namun kita harap pemerintah memaklumi persoalan yang dirasakan warga setempat,"imbuhnya.
Sementara, Lurah Jatimakmur, Atmanto mengaku ikut mendukung pembongkaran Bangli di wilayah tersebut. Namun menurut Dia pembongkaran harus ada keadilan disemua pihak.
"Jika memang PKL mau dibongkar saya medukung demi kepentingan bersama. Namun harap dipikirkan relokasi PKL," papar Atmanto.
Dengan adanya keinginan warga membongkar habis PKL yang menurut warga menyebabkan banjir dan kemacetan, Atmanto mendukung demi kepentingan bersama.
Kendati begitu harus dipikirkan juga relokasi PKL dan seperti keinginan RT setempat, Sukowati bongkar semua supaya adil termasuk kios yang berada di pinggir kali juga. "Intinya setiap permasalahan pasti ada solusi. Kita selesaikan bersama dalam musyawarah," kata.
"Untuk kepentingan bersama lurah mendukung atas dasar keadilan. Artinya kalau PKL dibongkar kios juga harus dibongkar," paparnya menirukan suara PKL setempat dan pengelolanya.