Kecewa Dengan Pemerintah, BMPS Tak Ingin Terlibat PPDB Online

BEKASI - Kekecewaan yang tak terbendung bagi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, polemik PPDB online sejak 2013 belum ada titik terang. Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tersebut berujung pernyataan sikap BMPS, bahwa pihaknya tidak akan mau terlibat lagi PPDB online di tahun ajaran 2023-2024. "Kita sepakat tidak mau lagi terlibat PPDB online saat ini karena masalah yang belum selesai selama ini," ungkap Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, Kamis (11/5/2023). Dijelaskan, komitmen antara Pemerintah Kota Bekasi sesuai Permendikbud, bahwa jumlah rombongan belajar (Rombel) adalah 32 siswa perkelas. Namun BMPS menilai pemerintah tidak komitmen pada aturan tersebut yang pada kenyataannya tiap rombel di Kota Bekasi sejumlah 42 siswa tiap kelasnya, dan tidak sesuai ruang kelas yang tersedia di SMA Negeri. Sehingga pihak sekolah swasta mengaku mengalami kerugian dikarenakan sepinya pendaftar siswa baru di sekolah swasta (SD dan SMP). "Mulai hari ini Kami tidak ikut terlibat dalam PPDB. Dan kita hanya memantau pelaksanaannya saja," tegas Ayung berulang, seraya mengatakan tidak mau juga terlibat dalam kepentingan politik. Senada dikatakan Wakil Bidang Humas BMPS Kota Bekasi, Bayu kepada wartawan, menjelang persiapan PPDB online, BMPS sepakat PPDB online tahun ajaran 2023-2024 tidak ingin terlibat. Dan Bayu juga menegaskan, apabila rombel di tahun ini masih belum sesuai, pihaknya akan melakukan demo besar besaran. Karena menurutnya sekolah swasta tidak menginginkan hal yang berlebihan, hanya menuntut rombel sesuai aturan. Diketahui, sebelum pernyataan sikap tersebut disampaikan kepada wartawan, BMPS sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pihaknya juga menegaskan tidak melakukan upaya apapun dalam kekecewaan tersebut, melainkan menyatakan sikap tidak mau terlibat pelaksanaan PPDB online.