Tiga Nama PJ Gubernur DKI Jakarta Diusulkan, BRANI 1 : Siapapun PJ Gubernurnya Diharapkan Netral

JAKARTA - Penetapan tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta telah diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta dan akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari tiga nama itu meliputi Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. Banyak harapan dari masyarakat DKI Jakarta tentang kebijakan yang akan dilakukan Pj Gubernur nanti, siapapun yang terpilih. Dari sejumlah keberhasilan yang diklaim Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun terakhir, masyarakat berharap bisa diteruskan dan dikembangkan oleh Pj Gubernur. Dalam hal ini Ketua DPD Relawan Bersama Anies Menuju Indonesia 1 (BRANI 1) DKI Jakarta, Bimo Ariadityo berharap hal yang sama. Menurut Bimo, siapapun Pj Gubernur yang baru seharusnya dari kalangan birokrasi yang netral dan bersih dari dukungan politik, serta tidak berpihak kepada suatu kelompok atau kubu tertentu, agar menjaga situasi kondusif menjelang pilpres, pileg dan pilkada 2024 nanti. "Tentu Pj Gubernur harus mengetahui situasi ibukota dan harus punya pengalaman yang kuat dalam memimpin," ungkap Bimo kepada tapost.id, di Sekretariat DPD BRANI 1 DKI Jakarta, Jalan Raden Inten II Nomor 76, RT12 RW2, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Rabu (14/8/2022). Hal itu dikatakan Bimo karena menurutnya, DKI Jakarta adalah kota majemuk dari beragam wilayah seluruh indonesia dan pastinya harus mendapatkan dukungan dari seluruh warga jakarta. "Harapan kita jelas, Pj Gubernur DKI Jakarta memiliki toleransi yang tinggi sehingga jakarta semakin tenang," imbuh Bimo seraya berharap bisa meneruskan apa yang sudah dijalankan Anies selama kepemimpinannya di DKI Jakarta. Perlu diketahui, dari sejumlah keberhasilan Anies Baswedan, berikut beberapa point keberhasilan Anies Baswedan yang dirangkum tapost.id. Anies mengklaim berhasil meningkatkan pengguna transportasi umum, Kemacetan berkurang, sebanyak 1,1 juta warga menerima kartu bantuan sosial, dan Harga kebutuhan pokok terkendali. Selanjutnya Anies berhasil merevitalisasi 134 kilometer trotoar, Realisasikan rumah dengan down payment (DP) Rp 0, Bangun rumah aman untuk anak dan perempuan, Bebaskan pajak bumi dan bangunan. Pemprov DKI selama di pimpin oleh Anies telah membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada 19.929 wajib pajak. Pembebasan wajib pajak diberikan kepada pensiunan PNS, purnawirawan TNI/Polri, hingga mantan wakil presiden. Dirinya juga menyediakan kapal cepat untuk warga pulau terluar Jakarta, dan menjadikan DKI Jakarta sebagai Provinsi pertama yang melakukan swakelola untuk program pemberian makanan tambahan anak sehat (PMTAS) bagi siswa. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP BRANI 1, Habib Yahya Bin Yahya mengatakan hal senada. Dia meyakini kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap netral dan tanpa ada unsur politik sehingga DKI Jakarta semakin nyaman dan tentram. (red)