Airlangga Mundur dari Golkar, Karena Tekanan Atau Ancaman?

BEKASI - Isu berkembang dari mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum DPP Partai Golkar menjadi melebar. Bahkan Airlangga dikabarkan mundur karena tekanan dari internal dan juga diduga terancam masuk penjara.

Dalam hal ini Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan bahwa Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum partai bukan karena ada tekanan dari internal partai.

Dikatakan, keputusan Airlangga itu yang diumumkan di Jakarta pada Minggu, murni keputusan dia pribadi. "Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri," kata Agung Laksono, di kutip Antaranews.com, Minggu (11/8/2024).

Dilansir dari Antaranews.com, Dia juga mengatakan keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum dia menetapkan sikapnya itu."Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada," kata.

Dirinya mengungkap sebagaimana yang diumumkan Airlangga, dia memilih mundur karena ingin fokus pada pekerjaannya, terutama selama masa transisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto yang memenangi Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden terpilih.

"Alasannya sudah dikemukakan ya, dia ingin fokus pada pekerjaannya, terutama pada masa transisi antara pemerintahan di bawah Pak Jokowi dengan pemerintahan presiden yang sudah terpilih, Pak Prabowo. Jadi, Airlangga tidak menguraikan apa alasan yang lain. Saya kira ya seperti itu dipakai sebagai dasar," ujar.

Dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar, Airlangga menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan partai dan memastikan adanya stabilitas selama masa transisi pemerintahan.

Dan juga mengatakan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu (10/8) malam. Dengan begitu pengurus pusat Partai Golkar menjadwalkan rapat pleno pada hari Selasa(13/8). Dalam rapat pleno itu, nantinya ditentukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan tanggal berlangsungnya musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Penetapan jadwal munas itu harus segera karena penetapan partai terhadap bakal calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal definitif," kata Agung menutup.